Asal Mula Kabupaten Kotawaringin Barat

                  Asal Mula Kabupaten Kotawaringin Barat

                                                               

Hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarah Kerajaan Kotawaringin yang dibangun oleh keturunan Raja Banjar. Bermula ketika Pangeran Adipati Antakusuma meninggalkan kerajaan Banjar dengan tujuan kearah barat untuk mencari tempat dimana akan didirikan kerajaan baru. Dengan restu Ayahnda dan Ibunda, Pangeran Adipati beserta sejumlah pengawal dan beberapa perangkat kerajaan dengan perahu layar bertolak menuju kearah Barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi, antara lain : Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit, Kuala Pembuang hingga akhirnya sampai ke Desa Pandau yang dihuni masyarakat suku Dayak Arut dibawah kepemimpinan Demang Petinggi, di Umpang.

Pangeran Adipati Antakusuma dapat diterima masyarakat dayak Arut untuk dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat, Raja tidak boleh memperlakukan rakyat dayak sebagai hamba, melainkan pembantu utama dan kawan dekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud kehadapan Pangeran Adipati Antakusuma. Syarat itu diterima Pangeran Adipati, termasuk syarat agar dibuat perjanjian bermaterai darah manusia dari seorang suku Dayak dan seorang dari rombongan Pangeran Adipati. Sebelum dikorbankan, kedua orang yang mewakili masing-masing pihak, mengambil sebuah batu yang harus ditancapkan ketanah sebagai bukti turun temurun, saksi sepanjang masa, melalui upacara adat, batu itu sekarang terkenal dengan nama “ BATU PETAHAN” di Pandau Kecamatan Arut Utara. Pada upacara adat, korban yang mewakili suku Dayak menghadap kehulu asal datangnya, korban yang mewakili rombongan Pangeran Adipati menghadap kehilir, mengibaratkan asal datangnya. Upacara adat Sumpah Setia / perjanjian ini akhirnya dinamai “ PANTI DARAH JANJI SEMAYA”.

(sumber “Koran Kotawaringin Pos” Oktober 2000)

Sejak Belanda mengakui kedaulatan RI tanggal 17 Desember 1949, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan Ibukota Sampit yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah : TJILIK RIWUT. Daerah Swapraja Kotawaringin pada saat itu hanya setingkat dengan kewedanan dengan ibukota Pangkalan Bun yang termasuk daerah kekuasaan Wedana/ Wakil Kepala Daerah yang waktu itu bernama : BASRI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit. Karena daerah ini merupakan sebagian dari daerah Kab. Kotawaringin maka untuk wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dipilih dan diambil dari partai yang ada. Seperti : M. ABDULLAH MAHMUD dari Masyumi, AHMAD SAID dari BPRI, DAHLAN ABBAS dari Masyumi, M. SAHLOEL dari PNI, GUSTI M. SANUSI dari PNI, DJAINURI dari SKI dan I. ISMAIL dari Parkindo.

Setelah beberapa tahun daerah ini berada dilingkungan Kab. Kotawaringin, atas dasar kemauan rakyatnya yang disalurkan melalui partai-partai, daerah Swapraja Kotawaringin / Kewedanan Pangkalan Bun diminta untuk memisahkan diri dari kab. Kotawaringin dan penghapusan swaparaja menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Tuntutan masyarakat ini disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRDS. Aspirasi rakyat ini kemudian diperjuangkan dalam sidangnya yang pertama dengan mengajukan mosi pada tanggal 21 Juni 1955. Sidang DPRDS menyetujui mosi yang dikuatkan dengan Keputusan DPRDS Kab. Kotawaringin. Resolusi Sampit tanggal 30 Juni 1955 itu kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Residen Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan Bupati kabupaten Kotawaringin di Sampit.

Kemudian datanglah utusan dari parlemen (DPR) pusat ke Pangkalan Bun, tujuannya untuk melihat dari dekat keberadaan daerah dan masyarakat, terutama tentang keinginan yang menjiwai mosi tersebut. Setelah yakin bahwa mosi itu keinginan masyarakat, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 27 tentang Pemecahan Kabupaten Kotawaringin menjadi Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit dan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat dengan Ibukota Pangkalan Bun. Saat itu kedua Daerah Tingkat (Dati) II sudah berada dalam Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 1959 Gubernur TJILIK RIWUT atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan Kabupaten Kotawaringin Barat di BALAI SEMBAGA MAS, Pangkalan Bun, dan sebagai bupati pertama adalah : C. MIHING.

(sumber “Koran Borneo” Oktober 2000)

    Kalimantan Tengah ( pendidikan, penduduk, dan kebudayaan ).

A.       Pendidikan di Kalimantan Tengah

Meperhatikan warta faktual pendidikan Kalimantan Tengah saat ini, ibarat melihat potret setengah badan yang tidak di ketahui kondisi utuh yang sesungguhnya. Hal ini nampak bila kita telusuri ke daerah-daerah pelosok, dimana masih sangat banyak kekurangan dibidang ini. Baik dari segi kebijakan daerah, sarana – prasarana, permasalahan guru (termasuk pendidik bidang agama untuk siswa yang bukan seagama), masalah buku dan hal lain yang mungkin masih jauh lebih parah dari yang kita bayangkan, sangat jauh dari potret yang selama ini ditampilkan, kondisi sesungguhnya sangat memprihatinkan.

Terperangahnya Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah melihat kondiasi pisik sekolah dibeberapa daerah (Kalimantan Tengah Pos 7&8/11/2005) sebenarnya belum apa-apa bila di bandingkan dengan potret utuh pendidikan Kalimantan Tengah yang sesungguhnya. Sehingga menjadi hal pasti bila rendahnya taraf pendidikan masayarakat lebih parah dari rendahnya taraf pendidikan aparatur pemerintahan. Sekolah tanpa dinding, sekolahan uzur, tidak proporsionalnya jumlah guru dikota dan di desa serta setumpuk permasalahan pendidikan yang nampak di depan mata kita, hanya potret yang tercabik, gambaran tidak utuh dari pendidikan di Kalimantan Tengah.

Sisi lain dari kondisi pendidikan seperti masalah mutu, manajemen, anggaran, sistem pengawasan pelaksanaan pendidikan, belum di lihat secara detail. Ketika kita berbicara tentang mutu pendidikan Kalimantan Tengah sudah pasti akan dihadapkan dengan berbagai alasan untuk membenarkan bahwa rendahnya mutu pendidikan disini dikarenakan faktor minimnya sarana penunjang, sehingga jangankan bicara mutu sedangkan gedung dan jumlah guru maupun sarana penunjang lainnya pun masih sangat jauh dari harapan. Kondisi ini tidak dapat disalahkan menjadi tantangan kedepan adalah apakah akan ada perubahan signifikan dari kondisi saat ini, atau hanya terjadi perubahan yang tidak terlampau menggembirakan, sekedar daripada tidak ada perubahan sama sekali.

Dengan doa dan ikhtiar semoga dimasa yang akan datang perubahan bidang pendidikan benar – benar terjadi dan sesuai harapan. “Bangunlah Badannya, Bangunlah Jiwanya”.

B.    Penduduk Di Kalimantan Tengah

Penduduk atau Suku Asli Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak, dalam perkembangan selanjutnya Propinsi Kalimantan Tengah juga dihuni oleh suku bangsa lainnya antara lain Suku Banjar, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Ambon, Padang, dan lainnya.

C.    Kebudayaan

1.      Seni musik yang dikenal di daerah ini antara lain:

Chordophone ·         Kacapi ·         Rebab

Idiophone ·         Berbagai jenis Gong ·         Kangkanung

Membranophone Berbagai jenis Kendang (Gandang) Katambung

2.      Seni vokal yang populer di wilayah ini adalah:

Karungut Kandan

Mansana Kalalai Lalai

Ngendau Natum

Dodoi Marung

3.      Tarian yang terdapat di daerah ini antara lain:

Tari Hugo dan Huda Tari Putri Malawen Tari Tuntung Tulus

Tari Giring-giring Manasai Tari Balian Bawo

Tari Balian Dadas Manganjan

4.      Seni kriya yang berkembang di wilayah ini adalah:

·         Seni Pahat patung Sapundu Seni dari bahan Getah Nyatu

Seni lukis Tatto

5.      Seni bela diri

6.      Upacara Adat

•           Wadian

•           Upacara Tiwah ( upacara memindahkan tulang belulang keluarga yang telah meninggal )

•           Wara ( upacara pemindahan tulang belulang keluarga yang telah meninggal )

7.      Pengantin

Busana pengantin pria Dayak Kalimantan Tengah memakai celana panjang sampai lutut, selempit perak atau tali pinggang dan tutup kepala.